Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

    Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu di ikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja modal daerah.

    Tujuan otonomi daerah untuk pembangunan dengan pemerataan masih belum berhasil karena pembangunan masih selalu terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Adanya perbedaan inilah yang memicu adanya ketimpangan pendapatan antar masyarakat khususnya di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya.

    Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagian sektor publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasian. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah antara lain pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. 

    Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah ini adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada pada kemampuan untuk merealisasikan potensi ekonomi suatu daerah sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menjalankan perputaran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan Belanja Modal dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Jika dana di alokasikan untuk kepentingan pembangunan, misal untuk infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik maupun mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah menjadi penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah.